BANGGAI LAUT – SULTENG – Penyaluran Bantuan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) di Desa Matanga, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut, Rabu (19/08/2026), mendadak tercoreng oleh sikap arogan penguasa daerah. Bupati Banggai Laut, Sofyan Kaepa, secara sepihak memilih ngibrit dan meninggalkan lokasi acara hanya karena sambutannya diinterupsi oleh warga yang menagih kejelasan hak.
Insiden di Gedung Bantuan Pengungsian Umum (BPU) Desa Matanga ini memperlihatkan bagaimana seorang kepala daerah alergi terhadap kritik langsung dan menunjukkan resistensi mental antikritik yang akut di hadapan rakyatnya sendiri.
Arogansi kekuasaan bermula tatkala Sofyan Kaepa tengah berpidato. Di tengah-tengah acara, seorang warga bernama Andung yang mewakili orang tua serta adiknya nekat memotong jalurnya untuk menyuarakan pertanyaan krusial terkait hak-hak warga yang macet.
Alih-alih bersikap negarawan dengan mendengarkan atau membuka ruang dialog dua arah, sang bupati justru melontarkan pertanyaan defensif bernada intimidatif: “Apakah Anda tidak menerima bantuan?”
Hasil investigasi mendalam di lapangan membuktikan bahwa warga tersebut adalah penerima sah Program Keluarga Harapan (PKH). Ketakutan atau ketidaksiapan mental penguasa menghadapi substansi kritik membuat Sofyan Kaepa memilih jalan pintas: lari dari tanggung jawab moral. Ia memutuskan menghentikan agenda penyerahan bantuan, meninggalkan panggung, dan kabur dari lokasi acara.
Sikap kekanak-kanakan ini kontras dengan petugas Kementerian Sosial RI yang tetap bertahan di lokasi demi merampungkan tugas kemanusiaan dan menuntaskan pembagian hak masyarakat hingga tuntas.
Reaksi keras langsung bergemuruh di kalangan masyarakat Desa Matanga. Di satu sisi, warga memaklumi aksi nekat tersebut sebagai bentuk keputusasaan akibat lamanya penantian mereka terhadap perhatian nyata dari pemerintah daerah.
“Sebenarnya pertanyaan itu wajar-wajar saja. Kami sudah lama menunggu kedatangan Pak Bupati. Sayang sekali acaranya jadi tidak selesai,” keluh salah seorang warga.
Namun, sikap lari dari arena yang ditunjukkan oleh kepala daerah justru mempertegas kesan bahwa birokrasi di bawah kepemimpinan Sofyan Kaepa tertutup rapat bagi aspirasi akar rumput. Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Banggai Laut memilih bungkam seribu bahasa, mencerminkan watak pemerintahan yang antikritik, anti-dialog, dan antikontrol sosial.”(Red)
About the Author
