BANGGAI LAUT – 13 September 2026 – Carut-marut penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) di Kabupaten Banggai Laut kembali menyingkap borok birokrasi yang memprihatinkan. Program jaring pengaman sosial yang dirancang negara untuk menyokong dapur warga miskin justru diduga kuat menjadi ladang basah penjarahan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab yang tega merampas hak kaum rentan.
Berdasarkan investigasi mendalam serta penelusuran data digital di lapangan, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) milik sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kedapatan bermasalah. Ironisnya, saldo bantuan di dalam kartu tersebut terpampang nyata sudah mengalami penarikan atau berstatus sukses top-up, sementara pemilik sah yang kelaparan di rumah sama sekali tidak pernah menikmati sepeser pun uang tersebut.
Kejadian biadab ini sekaligus menelanjangi bobroknya fungsi kontrol serta pengawasan berjenjang, di mana para pendamping program yang seharusnya menjadi perisai pelindung masyarakat justru diduga kuat ikut bermain di atas penderitaan rakyat.
Tim investigasi menemukan modus operandi yang mengindikasikan adanya rekayasa administratif secara sistematis. Ditemukan adanya data penerima dengan kesamaan identitas nama, namun memiliki nomor kepesertaan atau nomor rekening yang berbeda. Perbedaan anomali data ini disinyalir sengaja diciptakan sebagai celah licik untuk mengalihkan hak pencairan bansos kepada pihak-pihak siluman yang sama sekali tidak berhak.
Kecurigaan ini semakin tak terbantahkan tatkala menyoroti pengakuan miris dari salah seorang KPM berinisial WN. Kepada awak media, WN mengaku sempat dipingpong dan ditolak haknya dengan alasan yang sama sekali tidak masuk akal: “daya meteran listrik terlalu tinggi”.
Namun, saat tim turun langsung melakukan verifikasi faktual ke kediamannya, fakta di lapangan justru menampar akal sehat. WN ternyata sama sekali tidak memiliki meteran listrik mandiri dan hanya menyambung kabel secara menumpang dari tetangga. Alibi murahan ini menjadi bukti telak adanya manipulasi data faktual demi menjegal hak warga miskin.
Sikap paling mencolok dan mencurigakan dari skandal ini adalah respons dari para pemegang kebijakan yang mendadak terkunci mulutnya. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) wilayah setempat yang dihubungi oleh pihak keluarga korban maupun awak media mendadak menghindar dan memilih bungkam seribu bahasa.
Sikap pengecut serupa juga dipertontonkan oleh Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Banggai Laut. Dikonfirmasi secara langsung untuk dimintai pertanggungjawaban moral dan administratif atas amblasnya dana KKS serta kekacauan data ini, yang bersangkutan memilih bergeming tanpa memberikan penjelasan sepatah kata pun.
Pilihan untuk pasang badan dengan cara membisu ini memperkuat dugaan publik bahwa ada skenario busuk yang sengaja ditutupi rapat-rapat oleh birokrasi Dinas Sosial.
Skandal perampokan hak rakyat miskin di Banggai Laut ini sudah berada di ambang darurat moral dan hukum. Publik, para KPM, dan elemen masyarakat mendesak agar Aparat Penegak Hukum (APH) serta Inspektorat Daerah tidak lagi bersikap pasif menjadi penonton.
Audit forensik keuangan dan investigasi total terhadap aliran dana KKS serta evaluasi radikal kinerja pendamping PKH mutlak harus segera dieksekusi. Negara dan hukum tidak boleh melangkah mundur atau kalah di hadapan para mafia bansos yang tega merampas sesuap nasi dari mulutrakyat kecil.
Redaksi membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi semua pihak terkait.
Publisher -Red
About the Author
