KEBUMEN – RC 25 Agustus 2026 – Ketua DPC Gardu Prabowo Kebumen, Wahyudin, mempertanyakan pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, mengenai kemungkinan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak bertahan hingga 2029.
Wahyudin menilai pernyataan tersebut berpotensi memicu kegaduhan sekaligus membuka ruang spekulasi politik di tengah pemerintahan yang sedang berjalan. Menurutnya, masa jabatan presiden dan penyelenggaraan pemilu telah memiliki ketentuan konstitusional yang harus dihormati seluruh pihak.
Ia juga menilai wacana mengenai kemungkinan pemilu digelar sebelum 2029 dapat menimbulkan persepsi adanya upaya untuk memecah hubungan politik antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
“Menurut kami ada upaya memecah belah antara Jokowi dan Prabowo. Pernyataan seperti ini justru berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” ujar Wahyudin.
Wahyudin menilai para tokoh politik semestinya mengedepankan kepentingan negara dan menjaga stabilitas pemerintahan. Ia juga mengkritik Budi Arie yang dinilainya tidak menunjukkan sikap seorang negarawan apabila terus mengembangkan narasi yang dianggap bertentangan dengan konstitusi.
Menurutnya, pemerintahan Prabowo Subianto harus diberikan ruang untuk menjalankan mandat rakyat hingga masa jabatan berakhir sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Budi Arie menurut kami bukan menunjukkan sikap negarawan dengan upaya membangun narasi yang melawan konstitusi,” tegasnya.
Ia menambahkan, dinamika politik merupakan bagian dari demokrasi. Namun, wacana mengenai perubahan jadwal pemilu atau masa pemerintahan tidak seharusnya dilemparkan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas nasional.
Wahyudin pun menyatakan pihaknya siap mengambil sikap apabila narasi tersebut terus berkembang dan dinilai mengarah pada upaya mengganggu pemerintahan yang sah.
“Kami siap lawan orang seperti Budi Arie yang bikin gaduh konstitusi, yang mewacanakan pemilu sebelum 2029,” tegas Wahyudin.
Ia berharap seluruh elemen politik menahan diri dan mengedepankan kepentingan masyarakat. Menurutnya, energi pemerintahan saat ini semestinya diarahkan untuk menjalankan program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan terseret ke dalam spekulasi mengenai kontestasi politik yang belum waktunya.”(Red)
About the Author
