BREBES, RC-II Praktik penyalahgunaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar secara ilegal terpantau masif di sepanjang Jalur Pantura, membentang dari Kabupaten Brebes hingga wilayah Tegal. Sindikat kejahatan terorganisir ini melibatkan armada truk fuso modifikasi yang beroperasi lintas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) demi mengeruk keuntungan pribadi secara melawan hukum.
Berdasarkan penelusuran mendalam di lapangan, aksi pengerukan solar bersubsidi ini lazimnya digerakkan pada waktu dini hari, sekitar pukul 03.00 WIB, dengan menyasar sejumlah SPBU seperti di wilayah Tengguli, Kemurang, dan titik-titik strategis lainnya. Salah satu aktivitas penyelewengan terang-terangan tersebut terpantau langsung di SPBU 44.522.04 Tengguli, Kabupaten Brebes, pada Sabtu malam (8/8/2026).
Modus Operandi: Dari Barcode Fiktif hingga Tangki Siluman
Para pelaku menggunakan berbagai cara licik untuk mengelabui petugas pengisian sekaligus mengecoh sistem digitalisasi SPBU demi merampas hak masyarakat kurang mampu serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM):
Manipulasi Pelat Nomor: Mengganti pelat nomor kendaraan secara berkala guna menghindari kecurigaan petugas saat melakukan pengisian berulang kali dalam satu malam.
Penyalahgunaan QR Code: Memanfaatkan barcode BBM fiktif atau milik orang lain untuk menyedot solar bersubsidi di berbagai SPBU secara estafet.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di RADAR Cyber, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Modifikasi Kapasitas Tangki: Merombak kapasitas tangki kendaraan melebihi standar pabrikan demi menampung solar dalam jumlah besar, sebelum akhirnya dialihkan ke sektor industri ilegal.
Hasil Investigasi Lapangan dan Peta Rute Pemantauan
Berdasarkan investigasi yang dihimpun tim di lapangan, jaringan mafia solar ini diduga kuat dikendalikan oleh seseorang berinisial TJ. Sindikat tersebut terpantau beroperasi secara terstruktur dan lintas wilayah di eks-Karesidenan Pekalongan.
Kronologi Pengisian: Truk fuso pengangkut solar terpantau berpindah dari satu SPBU ke SPBU lainnya secara estafet, membentang mulai dari wilayah Tanjung, Losari, hingga Ketanggungan, Kabupaten Brebes.
Rute Pemantauan Tim: Pembuntutan dan investigasi bergerak dinamis mulai dari SPBU Dampyak, SPBU Cabawan, SPBU Losari, SPBU Tengguli, hingga SPBU Pejagan, yang terindikasi kuat menjadi bagian dari rantai pasok kelompok TJ.

Ancaman Pidana Berat: Pasal Berlapis Menanti Pelaku
Tindakan penyalahgunaan BBM bersubsidi merupakan bentuk kejahatan serius terhadap keuangan negara dan perekonomian nasional. Merujuk pada regulasi yang berlaku, para pelaku dapat dijerat dengan sanksi hukum berat berlapis:
Dasar Hukum Utama (UU Migas): Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Ancaman Sanksi Pidana: Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda maksimal Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
Selain Undang-Undang Migas, penggunaan QR code fiktif untuk mengecoh sistem digital SPBU juga berpotensi dijerat dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait tindak pidana pemalsuan dokumen dan penipuan.
Desakan Tegas kepada Aparat Penegak Hukum
Menanggapi maraknya penjarahan solar subsidi yang merugikan keuangan negara dan menyengsarakan masyarakat kecil, Tim Jurnalis Investigasi mendesak Polda Jawa Tengah dan Polres Brebes untuk segera turun tangan secara cepat dan tegas.
Aparat penegak hukum diminta memberikan atensi khusus, menangkap terduga aktor intelektual berinisial TJ, serta membongkar tuntas jaringan distribusi ilegal tersebut hingga ke akar-akarnya. Sebagai langkah pengawalan supremasi hukum, laporan resmi akan segera dilayangkan secara komprehensif ke Polda Jawa Tengah dan Mabes Polri agar kasus ini ditangani secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
(Tim Jurnalis Investigasi)
