ACEH SINGKIL, DN 15 NOVEMBER 2026 – Solidaritas Masyarakat Aceh Singkil (Somasi) mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mengevaluasi hingga mencabut izin Hak Guna Usaha (HGU) PT Delima Makmur di Kabupaten Aceh Singkil.
Desakan tersebut disampaikan menyusul adanya temuan dugaan ketidaksesuaian data administrasi dan belum terealisasinya kewajiban pembangunan kebun plasma sebesar 20 persen bagi masyarakat sekitar perusahaan.
Direktur Eksekutif Somasi, Hambalisyah Sinaga, menyatakan bahwa proses penerbitan HGU perusahaan perkebunan tersebut patut diduga bermasalah secara administratif dan berdampak pada hak ekonomi warga setempat.
“Kami meminta Bapak Presiden Prabowo Subianto turun tangan dan memerintahkan Menteri ATR/BPN mencabut izin HGU PT Delima Makmur. Proses penerbitannya kami duga kuat sarat kejanggalan administrasi dan merugikan hak hidup ratusan kepala keluarga di Aceh Singkil,” ujar Hambalisyah dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).
Berdasarkan penelusuran dokumen yang dihimpun Somasi, kewajiban pembangunan kebun plasma seluas 742,7833 hektare sejatinya telah tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri ATR/BPN Nomor 92/HGU/KEM-ATR/BPN/XII/2021. Ketentuan itu juga diperkuat melalui Akta Pernyataan Notaris Henry Tjong, S.H., Nomor 25 tertanggal 17 April 2018 dan Nomor 21 tertanggal 13 September 2021.
Dalam surat keterangan Kepala Dinas Perkebunan Aceh Singkil serta Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Aceh tahun 2021, alokasi lahan plasma tersebut tercatat telah dipetakan (plotting) untuk ratusan pekebun, yakni melalui Koperasi Produksi Perjuangan Bersama sebanyak 86 Kepala Keluarga (KK) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Harapan sebanyak 195 KK.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di RADAR Cyber, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Namun, menurut penelusuran lapangan yang dilakukan pihak Somasi, realisasi di lapangan disebut tidak sesuai dengan dokumen administrasi tersebut.
“Kami telah melakukan konfirmasi langsung kepada warga yang namanya tercantum dalam daftar penerima manfaat. Hasilnya, warga mengaku belum pernah menerima kebun plasma sebagaimana yang dilaporkan dalam dokumen administrasi,” ungkap Hambalisyah.
Atas dasar temuan itu, Somasi menilai PT Delima Makmur telah melakukan wanprestasi terhadap syarat mutlak dalam diktum SK Menteri ATR/BPN, yang mewajibkan realisasi kebun plasma maksimal dua tahun setelah HGU didaftarkan. Somasi memandang pencabutan izin merupakan langkah tegas yang diperlukan untuk menegakkan aturan agraria.
Sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, redaksi membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini demi menjaga keberimbangan informasi.
Kontributor: Amri
About the Author
