AIR MATA PEDAGANG KECIL DI PANTAI MERPATI! KEDAI NUNAF TERANCAM KEHILANGAN PELANGGAN, USAHA YANG DIRINTIS BERTAHUN-TAHUN KINI DIUJI POLEMIK RELOKASI!
BULUKUMBA, RC-II – SULAWESI SELATAN//Rabu,11 November 2026//Penataan dan pemerataan lokasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kawasan wisata Pantai Merpati, Kabupaten Bulukumba, kini menuai polemik. Kebijakan yang seharusnya menghadirkan pemerataan kesempatan usaha justru dipersoalkan oleh pemilik Kedai Nunaf, Nurhikmah Mahmuddin, yang mengaku keberatan atas rencana pemindahan lokasi usahanya.
Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut rencana relokasi lapak. Pemilik Kedai Nunaf juga mempersoalkan dugaan tindakan perusakan atau penggantian gembok tempat usahanya oleh pihak yang diduga berasal dari Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba.
Nurhikmah mempertanyakan dasar tindakan tersebut, terlebih dirinya mengaku tidak pernah melakukan pelanggaran maupun membuat keributan sebagaimana informasi yang disebut-sebut menjadi alasan pemindahan usahanya.
SURAT RELOKASI TERBIT, OWNER AJUKAN PENOLAKAN
Berdasarkan dokumen yang diterima redaksi, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba menerbitkan surat Nomor 800/516.A/DKUKMTK-UKM/X/2026 tertanggal 21 Oktober 2026.
Suara Anda Penting bagi Kami
Di RADAR Cyber, akurasi adalah prioritas utama. Jika Anda merasa terdapat informasi yang kurang tepat atau merasa dirugikan oleh pemberitaan kami, jangan ragu untuk mengajukan Berita Sanggahan atau Hak Jawab.
Kami berkomitmen untuk mendengarkan dan mengoreksi demi informasi yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Surat yang ditandatangani atas nama Kepala Dinas oleh Kabid UKM, Suliyati, SE, tersebut berisi pemberitahuan tentang penataan dan penempatan pelaku UMKM di kawasan Pantai Merpati.
Dalam surat itu, pemerintah daerah menyampaikan bahwa penataan dilakukan untuk mewujudkan ketertiban, keteraturan, kenyamanan kawasan, pemerataan titik penjualan, serta menghindari penumpukan jenis usaha sejenis pada satu lokasi.
Secara khusus, surat tersebut menyebut rencana pemindahan atau perubahan zonasi lokasi usaha, yakni Kedai Nunaf ke kontainer 1 B dan Kedai Wisha ke kontainer 8 C.
Pelaksanaan pemindahan dipersiapkan mulai 23 Oktober 2026 dan diharapkan selesai pada 1 November 2026.
Namun, kebijakan tersebut langsung mendapat keberatan dari Nurhikmah.
Melalui surat tertanggal 28 Oktober 2026, Nurhikmah secara resmi menyampaikan pernyataan keberatan dan penolakan terhadap rencana pemindahan lokasi usahanya.
Dalam surat tersebut, ia menyebut lokasi yang ditempatinya selama ini telah dibangun melalui perjuangan panjang, termasuk membentuk pelanggan tetap dan identitas usaha.
Menurutnya, pemindahan ke lokasi baru berpotensi menghilangkan pelanggan yang selama ini menjadi penopang keberlangsungan usahanya.
Ia juga mempertanyakan proses sosialisasi dan musyawarah yang dinilainya belum dilakukan secara langsung dan memadai dengan dirinya.
Nurhikmah mempertanyakan dasar tindakan tersebut, terlebih dirinya mengaku tidak pernah melakukan pelanggaran maupun membuat keributan sebagaimana informasi yang disebut-sebut menjadi alasan pemindahan usahanya
Nurhikmah mempertanyakan dasar tindakan tersebut, terlebih dirinya mengaku tidak pernah melakukan pelanggaran maupun membuat keributan sebagaimana informasi yang disebut-sebut menjadi alasan pemindahan usahanya
OWNER BANTAH TUDINGAN TIDAK PERNAH HADIR MEDIASI
Nurhikmah mengungkapkan kekecewaannya terhadap informasi yang menurut pengakuannya sampai kepada Bupati Bulukumba, bahwa dirinya disebut tidak pernah menghadiri mediasi maupun sosialisasi.
“Saya Owner Kedai Nunaf. Katanya informasi yang sampai kepada Pak Bupati itu saya tidak pernah ikut mediasi. Padahal setiap ada surat yang sampai kepada saya, saya langsung datang ke Dinas Koperasi. Kalau ada informasi, saya pasti datang dan menyampaikan secara langsung,” ungkap Nurhikmah kepada CELEBES POST.
Ia juga membantah tudingan bahwa dirinya tidak pernah menghadiri kegiatan sosialisasi.
Nurhikmah mengaku telah beberapa kali mendatangi Dinas Koperasi untuk mempertanyakan kebijakan pemindahan lapak dan meminta penjelasan mengenai alasan dirinya menjadi salah satu pelaku UMKM yang harus direlokasi.
Menurutnya, sebagai pelaku usaha yang telah lama membangun usahanya di kawasan tersebut, dirinya berharap setiap kebijakan dilakukan melalui komunikasi terbuka dan tidak merugikan salah satu pihak.
DUGAAN PENGGANTIAN GEMBOK JADI PERSOALAN BARU
Polemik semakin berkembang setelah muncul dugaan bahwa gembok lapak Kedai Nunaf telah dirusak atau diganti oleh pihak yang diduga berasal dari Dinas Koperasi dan UMKM.
Nurhikmah mempersoalkan tindakan tersebut karena mengaku tidak menerima penjelasan maupun pemberitahuan khusus mengenai tindakan penggantian gembok.
Persoalan ini memunculkan pertanyaan mendasar: apa dasar tindakan penggantian gembok tersebut, siapa yang memberikan perintah, dan apakah prosedur serta kewenangan yang berlaku telah dipenuhi?
Jika benar dilakukan oleh aparat atau petugas pemerintah, tindakan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesan adanya tindakan sepihak terhadap pelaku UMKM.
CELEBES POST menegaskan bahwa dugaan perusakan maupun penggantian gembok tersebut masih memerlukan verifikasi, termasuk pemeriksaan kondisi lapak, bukti dokumentasi, serta keterangan pihak yang melakukan tindakan.
Hal lain yang turut disampaikan Nurhikmah adalah dugaan adanya persoalan pribadi dengan pihak yang disebut memiliki kedekatan atau hubungan dengan lingkungan politik di Kabupaten Bulukumba.
Ia menduga persoalan yang berkembang bukan semata-mata berkaitan dengan penataan UMKM, melainkan juga dipengaruhi persoalan hubungan antarindividu di lingkungan sekitar tempat usahanya.
Nurhikmah turut mempersoalkan informasi mengenai adanya laporan bahwa Kedai Nunaf sering membuat keributan.
Menurutnya, tudingan tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang selama ini ia alami. Ia membantah bahwa pihak pengelola Kedai Nunaf pernah membuat keributan.
Bahkan, ia menyebut persoalan yang dipersoalkan diduga berkaitan dengan hubungan pribadi antartetangga, bukan aktivitas operasional kedainya.
Namun demikian, dugaan adanya persaingan bisnis maupun keterlibatan pihak tertentu yang disebut memiliki kedekatan dengan tim sukses kepala daerah belum dapat dipastikan kebenarannya.
Karena itu, tudingan tersebut perlu diuji melalui klarifikasi dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Tidak boleh ada pihak yang dinyatakan bersalah hanya berdasarkan dugaan atau informasi sepihak.
PEMERINTAH DAERAH DIMINTA BUKA DASAR KEBIJAKAN
Persoalan Kedai Nunaf semestinya menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk menjelaskan secara transparan mekanisme penataan UMKM di kawasan Pantai Merpati.
Sebab, penataan kawasan publik memang merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah. Namun, pelaksanaannya juga harus memperhatikan kepastian prosedur, keterbukaan informasi, perlakuan yang adil, serta keberlangsungan usaha masyarakat kecil.
Sejumlah hal penting perlu dijelaskan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulukumba, di antaranya:
Apa dasar evaluasi yang menyebabkan Kedai Nunaf harus dipindahkan dari lokasi sebelumnya?
Apakah seluruh pelaku UMKM di kawasan Pantai Merpati mendapatkan perlakuan dan kebijakan penataan yang sama?
Apakah telah dilakukan sosialisasi dan musyawarah secara langsung dengan Nurhikmah sebelum surat relokasi diterbitkan?
Siapa yang memerintahkan dan melaksanakan dugaan penggantian gembok Kedai Nunaf?
Apakah terdapat berita acara, surat perintah, atau dokumen resmi terkait tindakan penggantian gembok tersebut?
Apa dasar informasi yang menyebut Kedai Nunaf sering membuat keributan, dan apakah laporan tersebut telah diverifikasi?
Pertanyaan tersebut penting agar tidak muncul kesan bahwa kebijakan penataan UMKM hanya diberlakukan berdasarkan laporan sepihak atau kepentingan pihak tertentu.
SOROTAN PUBLIK: JANGAN SAMPAI UMKM KECIL KEHILANGAN KEPASTIAN USAHA
Pemerintah daerah seharusnya menjadi pelindung dan pemberdaya pelaku UMKM, bukan justru menghadirkan ketidakpastian bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari usaha kecil.
Penataan kawasan wisata memang diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang tertib, nyaman, dan menarik bagi pengunjung. Namun, kebijakan tersebut harus dilaksanakan secara proporsional dan tidak mengabaikan hak serta kepentingan pelaku usaha.
Kasus Kedai Nunaf kini menyisakan sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban terbuka dari pemerintah daerah.
Apakah relokasi tersebut murni bagian dari pemerataan zonasi usaha sebagaimana tertuang dalam surat resmi Dinas Koperasi, atau terdapat persoalan lain yang belum terungkap?
Jawaban atas pertanyaan tersebut menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pemberdayaan UMKM.
CELEBES POST membuka ruang klarifikasi dan hak jawab seluas-luasnya kepada Bupati Bulukumba, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, Satpol PP, serta pihak-pihak yang disebut dalam persoalan ini.
Sebab, penataan UMKM semestinya menghadirkan keadilan dan kesempatan yang setara, bukan menyisakan polemik dan ketidakpastian bagi masyarakat kecil.
Enal Karca | CELEBES POST – Pewarta Penyambung Lidah Rakyat.
(((( Robby Rambi ))))
About the Author
