PEKALONGAN, RC-II Momentum Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Cabang Sekretariat Bersama Insan Pers Jawa Tengah (DPC Sekber IPJT) Pekalongan Raya menjadi panggung penegasan integritas jurnalis. Ketua Umum DPP IPJT, Firdaus, menyerukan agar seluruh wartawan yang bernaung di bawah bendera IPJT kembali ke khitah pers sebagai pilar keempat demokrasi yang sehat dan independen. (15/2/2026).
Dalam sambutannya yang sarat semangat, Firdaus menekankan bahwa profesionalisme bukan sekadar label, melainkan implementasi nyata dari UU Pers No. 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
Menjaga Independensi dan Marwah Profesi
Firdaus mengingatkan bahwa di tengah arus informasi yang deras, kredibilitas adalah mata uang utama seorang jurnalis. Ia mendorong wartawan untuk tidak ragu menyuarakan kebenaran demi kepentingan publik.
“Wartawan harus berani menyuarakan kebenaran berdasarkan fakta. Sajikan karya tulis yang mudah dipahami dan diterima masyarakat. Pers tidak sekadar penyampai berita, tetapi kontrol sosial sekaligus penyambung lidah masyarakat yang jujur,” tegas Firdaus dengan optimis.
Seruan Kesetaraan: Stop Diskriminasi Organisasi Pers
Salah satu poin krusial yang disampaikan Firdaus adalah pesan menohok bagi Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfotik) di wilayah Kabupaten maupun Kota Pekalongan. Ia meminta pemerintah bersikap adil dan tidak “pilih kasih” terhadap organisasi media tertentu.
Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada pengkotak-kotakan atau perlakuan istimewa hanya karena sebuah organisasi dianggap lebih senior.
Keadilan: Semua organisasi media yang berlegalitas memiliki hak yang sama.
Harmonisasi: Diskriminasi hanya akan memicu konflik internal dan perpecahan antar-insan pers di daerah.
Sinergi: Iklim pers lokal yang kondusif hanya bisa tercipta jika pemerintah daerah merangkul semua pihak secara setara.
Mekanisme Pengawasan yang Ketat
Menjaga kualitas anggota juga menjadi prioritas. Firdaus meminta mitra kerja di Forkopimda untuk tidak segan memberikan teguran jika menemukan oknum anggota IPJT yang melanggar norma atau etika.
“Jika ada anggota yang melenceng, kami minta Forkopimda memberikan teguran resmi kepada DPC atau DPP sesuai mekanisme. Ini adalah bentuk evaluasi agar reputasi organisasi tetap terjaga dan pers tetap dapat diandalkan oleh masyarakat,” tambahnya.
Menjawab Tantangan Disrupsi Digital
Menutup rangkaian pesannya, Firdaus menyoroti era disrupsi informasi. Di tengah kepungan hoaks, IPJT berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi anggotanya melalui:
Literasi Digital: Membekali wartawan dengan kemampuan menangkal disinformasi.
Penguatan Kompetensi: Mendorong pelatihan rutin terkait teknik investigasi dan pengelolaan media sosial yang bertanggung jawab.
Kemitraan Kritis: Menjaga hubungan baik dengan pemerintah tanpa kehilangan daya kritis.
Dengan kepemimpinan yang solid, DPC Sekber IPJT Pekalongan Raya diharapkan menjadi garda terdepan dalam menghadirkan ruang publik yang sehat, transparan, dan akuntabel bagi pembangunan daerah.
Red
About The Author
