KEBUMEN, 5 November 2025 – Suasana di Dukuh Kaligandu, Desa Podoluhur, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, tidak lagi sekadar memanas, melainkan mendidih. Lokasi yang seharusnya menjadi magnet wisata desa, seperti kawasan yang dijuluki Wisata Tengah Sawah (WATES) dan area pemancingan, kini berubah fungsi menjadi panggung protes. Puluhan spanduk berisi kecaman keras dan tuntutan akuntabilitas dari warga membentang, menandai krisis kepercayaan yang akut terhadap pengelolaan Dana Desa (DD).
Aksi pemasangan spanduk ini bukan sekadar keluh kesah, melainkan sebuah pertanda bahwa ratusan juta rupiah anggaran desa diduga telah menguap tanpa hasil nyata.
Tim media yang menyambangi bekas area pemancingan menemukan bukti visual kemarahan publik. Bangunan yang didirikan dengan uang negara kini tampak mengenaskan dan terbengkalai, menjadi monumen bisu kegagalan program.
Seorang warga Kaligandu, yang memilih anonim demi keamanan, mengungkapkan puncak frustrasi kolektif. Proyek yang diklaim menelan total anggaran hingga Rp700 Juta ini dinilai warga sebagai pemborosan masif.
“Anggaran sudah sampai Rp700 Juta untuk membangun (keseluruhan proyek), tapi hasilnya mana? Lihat sendiri! Dulu buat kolam pemancingan, atapnya sudah ambruk, tapi dibiarkan saja. Mengapa tidak segera diperbaiki?” ungkapnya dengan nada penuh kemarahan dan kekecewaan mendalam.
Sorotan warga tak berhenti di sana. Mereka juga mempertanyakan adanya alokasi pembangunan talud yang didanakan dari DD, namun ironisnya, talud tersebut didirikan di atas tanah milik negara yang berada di jalur jalan rusak. Tindakan ini memunculkan pertanyaan kritis: apakah DD digunakan untuk memperbaiki aset desa atau justru digunakan untuk pengeluaran yang tidak sesuai peruntukan?
Isu paling mencolok yang memantik kegeraman adalah klaim adanya pengalokasian anggaran sekitar Rp50 Juta yang dicatat untuk pembelian bibit ikan di lokasi pemancingan.
“Kami tidak pernah melihat wujud bibitnya. Kolamnya begitu-begitu saja. Kami menduga ini adalah anggaran fiktif,” lanjut warga tersebut, menuding adanya potensi penyelewengan.
Kegagalan yang terstruktur dan terkesan dibiarkan ini membuat masyarakat mengambil langkah tegas. Mereka telah resmi melaporkan dugaan kejanggalan penggunaan dana desa ini kepada pihak Kejaksaan Negeri Kebumen, menuntut audit menyeluruh dan penindakan hukum.
Spanduk-spanduk kekecewaan yang tersebar di titik-titik vital pembangunan menjadi bukti visual yang tak terbantahkan mengenai kondisi ketegangan yang kini menyelimuti Desa Podoluhur. Masyarakat tidak akan puas hanya dengan janji, mereka menuntut akuntabilitas dan transparansi total atas uang rakyat yang telah dihabiskan.
Hingga rilis berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi dan klarifikasi dari Kepala Desa Podoluhur mengenai tuduhan dan laporan masyarakat belum membuahkan hasil. Tim media akan terus berupaya mendapatkan hak jawab dari Pemerintah Desa Podoluhur agar berita ini tersaji berimbang.
#Kejari Kebumen
#Polres kebumen
#Inspektorat Daerah Kabupaten
#Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kebumen
#Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
Publisher -Red
About The Author
